Penyekatan 5G Huawei: Polandia Mungkin Susul Inggris dan Perancis

Jakarta, Selular. ID – Raksasa telekomunikasi pokok China Huawei, bereaksi keras terhadap aturan baru yang diterbitkan oleh pemerintah Polandia. Kriteria yang direncanakan untuk menilai risiko penyedia logistik telekomunikasi bersifat politis dan jadi ditujukan untuk mengecualikan Huawei lantaran mengembangkan jaringan 5G negara itu, kata vendor yang berbasis dalam Shenzen itu pada Rabu (9/9/2020).

Sejak beberapa tahun terakhir, Amerika Konsorsium menegaskan bahwa peralatan Huawei sanggup digunakan oleh China untuk mengawasi – tuduhan yang dibantah oleh Huawei dan Beijing – & telah menekan sekutunya untuk melarang perusahaan tersebut.

Pada Selasa (8/9/2020), negeri Polandia menerbitkan rancangan undang-undang kebahagiaan siber, memberi pihak yang berkepentingan selama 14 hari untuk menyerahkan tanggapan.

Undang-undang itu menyebutkan vendor bakal dibagi menjadi empat kelompok bersandar pada potensi ancaman mereka terhadap keamanan siber Polandia, berdasarkan sebanyak criteria. Antara lain, apakah distributor mungkin dipengaruhi oleh negara pada luar Uni Eropa atau NATO, atau apakah negara asal mereka menghormati hak asasi manusia.

“Kriteria dengan diusulkan bersifat politis, tidak sanggup diukur, tidak transparan, tidak faktual, ” kata Ryszard Hordynski, Penasihat Strategi dan Komunikasi Huawei Polska, kepada Reuters.

“Jika kita mempertimbangkan dalam mana secara politis ada segalanya yang tidak cocok, karena tersedia tiga pemasok 5G di Polandia, maka mungkin kita benar-benar bisa membicarakan perusahaan kita, tapi beta berharap ini tidak akan berlaku, ” tambahnya.

RUU tersebut mengatakan operator telekomunikasi tidak akan diizinkan untuk membeli peralatan baru dari pemasok yang dianggap “berisiko tinggi” serta harus mengganti peralatan yang tersedia dari pemasok tersebut dalam zaman lima tahun. Untuk pemasok “berisiko sedang”, hanya membeli peralatan gres akan dilarang.

Analis Trigon DM Dominik Niszcz mengatakan dalam sebuah rencana bahwa Huawei kemungkinan diklasifikasikan sebagai vendor “berisiko sedang”, yang berarti operator tidak akan dapat mengambil pasokan baru darinya, tetapi tidak harus mengganti peralatan 4G.

Play, operator selular terbesar Polandia yang jaringannya sangat bergantung pada peralatan Huawei, dan Cyfrowy Polsat mengatakan itu perlu menganalisis draf tersebut pra mengomentarinya, sementara T-Mobile tidak lekas tersedia untuk berkomentar.

Orange Polska mempertimbangkan tenggat waktu yang diusulkan buat pembongkaran infrastruktur, dengan mengatakan kalau waktu yang diberikan kepada operator lokal jauh lebih pendek daripada di negara lain.

Tak dapat dipungkiri, semakin meningkatnya ketegangan AS dengan China, terutama terkait penanganan pandemi corona, persoalan Hong Kong, & eskalasi konflik di Laut China Selatan, membuat kampanye untuk memblokir Huawei dari jaringan 5G di negara-negara sekutu AS semakin bangkit.

K eputusan Inggris serta Perancis yang telah melarang Huawei berpartisipasi dalam pembangunan jaringan 5G, telah menimbulkan kekhawatiran bagi Huawei. Larangan itu berpotensi menjadi bola salju yang bisa saja diikuti oleh negara-negara Eropa lain, tercatat Polandia yang juga merupakan federasi Amerika Serikat.

Kondisi yang sama serupa menerpa Jerman. Sejauh ini, bila dibandingkan Inggris dan Perancis, Jerman terlihat lebih independen, walau kira-kira sesungguhnya hanya bersifat diplomatis. Pasalnya Berlin tak ingin terlibat permusuhan diplomatik dengan China.

Di bawah susunan baru, penyedia komunikasi nirkabel Jerman Deutsche Telekom, Vodafone, dan Telefonica Deutschland harus menerapkan standar kesejahteraan yang ditingkatkan untuk bagian-bagian penting dari jaringan mereka.

Pemasok harus disertifikasi oleh otoritas cybersecurity Jerman, Pejabat Federal untuk Keamanan Informasi (BSI). Jika peralatan dari pemasok mana pun digunakan untuk memata-matai, bisa dilarang dan dituntut atas keburukan yang dilakukan oleh operator.

Dengan adanya panduan tersebut, sejatinya tak ada jaminan bagi Huawei untuk bisa terlibat dalam pembangunan jaringan 5G di Jerman.